KENDARI — Sekolah Agraria SeNusaBa bukan sekolah formal. Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat merancangnya sebagai ruang pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi di bidang agraria. Pesertanya mengikuti pembelajaran, diskusi, hingga penguatan kapasitas soal kebijakan pertanahan, konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Sulawesi Tenggara dipilih sebagai pusat kegiatan regional yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Peserta dari berbagai daerah berkumpul untuk konsolidasi sekaligus memperkuat pemahaman atas persoalan agraria yang muncul di wilayah masing-masing.
Di hadapan peserta seminar, Andi Sumangerukka menyoroti pola pembangunan yang kerap diputuskan dari pusat tanpa menyerap aspirasi warga. Ia menyebut pendekatan itu perlu dibalik.
"Tidak ada pembangunan itu top down (dari atas ke bawah). Kita ingin bottom up (dari bawah ke atas), Sehingga apa yang kita bangun itu berdasarkan kejujuran, bukan karena keinginan," ujarnya.
Gubernur mengaitkan visi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius dengan dorongan tata kelola pemerintahan yang bersih. Setiap kebijakan, katanya, harus berdiri di atas integritas dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
"Saya hanya memegang dua prinsip dalam memimpin, yaitu kebenaran dan kebaikan," tegasnya.
Komitmen pengabdian disampaikan Andi Sumangerukka lewat langkah konkret. Sebagian hak yang ia terima sebagai kepala daerah akan diarahkan ke sektor pendidikan, termasuk beasiswa bagi mahasiswa Sultra.
"Sudah bertekad ingin mengabdi kepada masyarakat Sultra. Salah satunya, uang operasional dan gaji saya, saya hibahkan untuk pendidikan demi adik-adik mahasiswa untuk beasiswa," katanya.
Untuk mendukung tata kelola pemerintahan, gubernur menyebut dirinya didampingi tim yang dipilih dari kalangan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tim itu diharapkan memberi pendampingan berdasarkan kapasitas dan keilmuan dalam merumuskan kebijakan daerah.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas menekankan nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, dan kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan. Ia mendorong sinergi antara pemerintah, Muhammadiyah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk di ranah agraria.
Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Junaiddin Pagala berharap kegiatan ini menjadi ruang membangun gagasan dan kerja sama dalam menjawab persoalan agraria. Menurutnya, sinergi lintas pihak diperlukan agar forum tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.