KONAWE — Bupati Konawe Yusran Akbar memperingatkan keras jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa agar tidak terburu-buru menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan yang memberatkan warga. Peringatan itu disampaikan dalam rapat evaluasi penerimaan PAD semester pertama Tahun Anggaran 2026 di Aula BKPSDM, Senin (3/8/2026).
Yusran secara spesifik menyoroti wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai sangat sensitif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Ia mencontohkan kabupaten lain yang menaikkan tarif hingga 300 persen dan memicu protes publik.
"Pajak PBB-PP ini adalah objek pajak yang paling sensitif bagi warga kita, terutama UMKM. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Jangan lihat kabupaten lain, tiba-tiba mereka naikkan 300 persen, itu pasti berdampak langsung dan bisa memicu protes," tegas Yusran di hadapan para peserta rapat.
Berdasarkan paparan data per 31 Juli 2026, realisasi PAD Konawe tercatat sebesar Rp184.006.323.209 atau 52,81 persen dari total target tahun 2026 yang dipatok Rp348.427.348.196. Namun, capaian antar-kecamatan menunjukkan ketimpangan yang mencolok.
Kecamatan Morosi memimpin dengan realisasi 64,51 persen, disusul Kapoiala 60,50 persen. Di sisi lain, sejumlah kecamatan masih tertinggal jauh, seperti Routa yang baru mencapai 0,92 persen, Asinua 2,76 persen, Lalonggasumeeto 2,5 persen, Puriala 20,96 persen, dan Abuki 40 persen.
Menghadapi kondisi ini, Bupati meminta komitmen kuat dari para camat dan kepala desa untuk lebih jeli menggali potensi wilayah masing-masing. "Camat, Lurah, Kepala Desa, jangan terlalu dimanjakan dengan potensi pajak dari perusahaan. Optimalkan dulu wilayah kita masing-masing," pintanya dengan nada tegas.
Yusran mengingatkan bahwa struktur PAD Konawe yang bertumpu pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Karena itu, pendataan objek pajak yang akurat menjadi fondasi utama dalam strategi penagihan ke depan.
Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah daerah justru menyiapkan agenda untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan. Gelaran Expo Inovasi Daerah akan digelar pada November 2026, menggantikan format Expo Inovasi Desa tahun sebelumnya.
Ajang tersebut direncanakan menjadi pusat pameran, transaksi, dan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan 35 OPD, perbankan, Kadin, serta pengusaha se-Sulawesi. Selain mendorong transaksi UMKM, pameran ini juga akan dimanfaatkan untuk memperbarui data kependudukan dan desil masyarakat.
"Prioritas pembangunan dimulai dari desa. Bangun desa, dan kita menata kota. Ekonomi desa baik, pasti mereka ke kota. Belanja, beli motor, bikin toko. Itu kunci peningkatan ekonomi kita," jelas Bupati menggarisbawahi program unggulannya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa, Yusran optimistis target PAD 2026 tetap dapat tercapai tanpa harus menekan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang berat.