KENDARI — Universitas Halu Oleo (UHO) mencatatkan prestasi baru dalam tata kelola keuangan negara. Satuan Kerja (Satker) UHO dinobatkan sebagai peringkat ketiga terbaik dalam pengelolaan IKPA kategori pagu besar oleh KPPN Kendari.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen UHO dalam menerapkan prinsip good governance di lingkungan kampus.
Kategori pagu besar dalam penilaian IKPA biasanya diperuntukkan bagi instansi dengan alokasi anggaran di atas rata-rata. UHO berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam penyerapan anggaran, kualitas belanja, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan.
Prestasi ini disebut sebagai wujud nyata pengelolaan dana publik yang transparan dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan tersebut juga menegaskan posisi UHO sebagai institusi pendidikan yang profesional di Sulawesi Tenggara.
Melalui penghargaan ini, UHO berharap seluruh sivitas akademika semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Fokus utama tetap pada pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Prestasi ini menambah daftar capaian positif UHO dalam memperkuat tata kelola institusi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan mutu pendidikan tinggi,” demikian keterangan resmi yang dikutip dari rilis UHO.
IKPA merupakan indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran. Penilaiannya mencakup beberapa aspek, mulai dari kesesuaian perencanaan hingga realisasi anggaran di lapangan.
Bagi perguruan tinggi negeri, predikat ini menjadi cerminan kesehatan fiskal dan manajemen institusi. Dengan pengelolaan yang baik, setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan institusi.
Capaian ini diharapkan menjadi pendorong bagi satuan kerja lain di lingkungan KPPN Kendari untuk terus berbenah. Terutama dalam hal akuntabilitas dan efektivitas belanja negara demi pelayanan publik yang lebih baik.