WAKATOBI — DPRD Kabupaten Wakatobi memastikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memasuki babak pembahasan lanjutan setelah seluruh fraksi memberikan persetujuan dalam rapat paripurna, Kamis (30/7/2026). Meski menyetujui, legislatif menyertakan rekomendasi mengikat agar anggaran yang disusun pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Empat fraksi yang setuju adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi AKNDS, dan Fraksi GENDRI. Persetujuan ini menjadi sinyal bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan telah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Badan Anggaran DPRD secara spesifik meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Jalan penghubung antar desa, fasilitas kesehatan, dan akses air bersih menjadi sektor yang disorot dalam penyusunan anggaran.
Selain itu, DPRD mendorong target Pendapatan Asli Daerah yang tidak sekadar ambisius di atas kertas. Peningkatan PAD harus berasal dari sektor produktif yang mampu menggerakkan ekonomi warga, bukan dari beban pajak baru yang memberatkan.
Badan Anggaran juga mengingatkan agar usulan program dari masing-masing komisi DPRD diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini untuk menghindari ketimpangan pelaksanaan pembangunan dan memastikan setiap rupiah APBD terserap efektif.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Adriani, menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip keadilan, skala prioritas, efisiensi, dan transparansi.
"Penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip keadilan, skala prioritas, efisiensi, dan transparansi agar APBD yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Wakatobi," ujar Adriani.
Dengan persetujuan ini, Rancangan KUA-PPAS akan dibahas pada tahapan berikutnya sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2027. Proses ini menjadi penentu apakah seluruh rekomendasi DPRD akan diakomodasi dalam anggaran final.
Masyarakat Wakatobi kini menunggu realisasi dari komitmen tersebut. Fokus utama adalah memastikan anggaran 2027 tidak hanya disetujui di atas kertas, tetapi berdampak nyata pada peningkatan layanan publik di kabupaten kepulauan ini.